5 Simple Statements About agus joko pramono Explained

5 Simple Statements About agus joko pramono Explained

Blog Article

"Pertama, tentu dengan memberi maaf kepada siapa pun yang telah menyakiti kita baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga kita bisa memaafkan meskipun tidak bisa begitu saja melupakan," kata AHY.

The next posts are merged in Scholar. Their merged citations are counted only for the primary article.

Dalam sebuah riset politik di kawasan sub-Sahara Afrika, klientelisme dipahami sebagai alokasi jabatan publik yang strategis untuk elite politik. Dalam konteks itu, jabatan di kabinet merupakan hadiah besar yang memberi peluang besar dan privilese.

Lebih dari itu, kata Mietzner, rezim pemerintah yang berkuasa membutuhkan partai politik untuk melindunginya dari ancaman di luar parlemen.

Ditemui usai menjalani tes wawancara, Agus mengaku digali terkait berbagai upaya yang akan dilakukannya ketika terpilih menjadi pimpinan KPK nantinya.

"Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak membantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka," katanya.

Impacts of loved ones entities on environmental disclosure: Examining the mediating job of earnings management and board independence

The point out’s losses calculated with the BPK have to be actual and definite, like asset reduction, cash, or point out’s securities, he famous, adding which the board did not calculate the point out’s losses as a consequence of forest destruction in Riau or mining in Papua.

“We also Participate in a task in the investigation system, repressive prosecution throughout the point out’s reduction calculation, as well as provision of specialist website testimony at demo.

Salah satu poin yang ditanyakan terhadapnya adalah terkait mengatasi pemberitaan negatif terhadap KPK. Agus punya caranya sendiri untuk hal itu.

Bagaimanapun, Mada Sukmajati menyebut pembagian kursi kabinet kepada partai politik akan mengancam kepentingan publik.

Keterangan gambar, Koalisi besar dicemaskan menihilkan mekanisme pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Foto ini memperlihatkan ratusan pekerja media massa yang menentang rencana pemerintahan Jokowi mengesahkan RUU Penyiaran yang kontroversial.

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;

tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sebanyak 10 daftar nama capim KPK telah masuk ke meja Presiden Jokowi. Selanjutnya nama-nama tersebut akan menjalani fit and proper tes di DPR, nantinya akan ada five nama yang dipilih.